Kiprah Megawati Dalam Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat PDIP merupakan partai yang berhaluan nasionalis. Tapi sebelumnya partai ini bernama lebih pendek yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Perubahan inilah terdapat sejarah bagaimana seorang Megawati menjadi tokoh penting dalam catatan politik di Indonesia, bukan hanya sekedar seorang putri Proklamator Bung Karno.

PDI terbentuk di masa Orde Baru, setelah terjadi pertemuan 5 partai yang diinisiasi pemerintah terutama oleh presiden Soeharto yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Berawal pada tanggal 7 Maret 1970 kelima partai diundang oleh presiden Soeharto dalam rangka membicarakan pengelompokkan partai. Dan dilanjutkan kembali pertemuan pada tanggal 12 Maret 1970. Akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973, setelah melalui proses cukup lama terbentuklah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan dipimpin oleh Mohammad Isnaeni.

Konggres pertama PDI dilaksanakan pada 12-13 April 1976, tapi intervensi pemerintah sangat mempengaruhi pelaksanaan konggres ini sehingga terpilih Sanusi Hardjadinata sebagai Ketua Umum PDI secara aklamasi. Konggres ke-2 diselenggarakan pada 13-17 Januari 1981. Konggres ke-3 diselenggarakan pada tanggal 15-18 April 1986. Di tahun inilah Soerjadi mendekati Megawati untuk dijadikan tokoh penting dalam partai dan mendulang suara partai. Terus berlanjut sampai konggres ke-4 pada tanggal 21 Juli 1993 tapi selalu terjadi konflik internal dan terdapat intervensi pemerintah. Konggres ke-4 yang dilaksanakan di Medan, dengan terpilihnya Soerjadi sebagai Ketua Umum. Dibawah kepemimpinan Soerjadi setelah konggres ke-4 mendapat pencapaian yang signifikan dalam mendapatkan suara. Ini memicu ketakutan dari pemerintah, sehingga pemerintah melalui Menkopolhukam Soesilo Sudarman menganggap konggres ke-4 Medan tidak sah.

Sehingga terjadi Konggres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Surabaya pada tanggal 2 Desember 1993, dan menghasilkan 2 calon Ketua Umum, yaitu Budi Hardjono yang didukung oleh pemerintah dan Megawati Soekarnoputri. Hasil dari KLB menetapkan Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Sedangkan perolehan suara  sejumlah 256 dari 305 DPC, dan memastikan Megawati adalah Ketua Umum yang sah. Tapi setelah 3 tahun berselang, pemerintah melakukan manuver dengan memaksa beberapa jajaran tinggi partai tingkat daerahmenandatangani kembali digelar KLB tahun 1996 di Medan.

Pendukung Megawati ditambah sejumlah organisasi pada tahun yang sama, mengambil sikap melawan pemerintah dengan turun ke jalan untuk memprotes sikap pemerintah yang ikut campur dengan kondisi internal partai. Pemerintah tetap melakukan KLB Medan pada 20-23 Juni 1996. Pemerintah memanfaatkan Soerjadi untuk melakukan pengambilalihan posisi PDI dari Megawati dengan alasan adanya kelompok berpaham komunis dalam tubuh PDI. Pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi penyerbuan kantor DPP PDI oleh kelompok yang beratribut konggres Medan. Insiden ini disebut sebagai kudatuli, hingga menewaskan 5 orang, 149 orang terluka dan 23 orang hilang. Kejadian ini menjadikan PDI menimbulkan dualisme kepimpinan. Megawati tetap teguh memegang kepemimpinan hasil KLB Surabaya walau pun harus berpindah-pindah kantor, sedangkan Soerjadi dengan dukungan pemerintah juga dengan percaya diri menyatakan sebagai Ketua Umum yang sah.

Walau pun presiden Soeharto telah lengser, tapi PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi yang tetap diakui oleh pemerintah. PDI pimpinan Megawati melaksanakan Konggres V di Denpasar, Bali 8-10 Oktober 1998. Megawati kembali terpilih menjadi Ketua Umum periode 1998-2003 secara aklamasi.Agar bisa ikut pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan agar menjadi partai yang berbeda dan bisa mendaftarkan dihadapan notaris.

Pemilu tahun 1999 menjadi sejarah tersendiri bagi Megawati karena membawa PDI Perjuangan memenangkan pemilu dengan wakil di DPR sebanyak 153 orang. Kemudian dalam sidang paripurna MPR menetapkan KH. Abdurahman Wahid sebagai presiden ke-4 dan Megawati sebagai wakil presiden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *